PKBL Diharapkan Gerakkan Sektor Riil

01-07-2015 / KOMISI VI

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari sejumlah BUMN diharapkan mampu menggerakkan usaha kecil menengah (UKM) di berbagai daerah. Banyak pelaku UKM sangat berharap pada PKBL yang merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR).

 

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli mengemukakan hal tersebut di hadapan rapat Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Selasa (30/6). Menurut Melani, di tengah kelesuan ekonomi saat ini, PKBL bisa menjadi tumpuan masyarakat kecil dan para pelaku UKM. Bantuan itu bisa berupa pinjaman dan pembinaan. Ini adalah bentuk kemitraan yang ideal.

 

“Untuk pembinaan UKM terutama di dapil Jakarta tidak ada pengelola pertanian dan industri, tapi PKBL-nya sangat berfungsi untuk mengangkat usaha kecil menengah dan juga pembinaan lingkungan kepada masyarakat. Contohnya, pembuatan MCK bagi masyarakat miskin kota. Makin lama penduduk Jakarta, kan, makin banyak. Sarana MCK jadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pengangguran pun mulai banyak bermunculan. Dengan PKBL diharpakan bisa menggerakkan sektor riil dan UKM di tengah masyarakat,” ungkap Anggota F-PD ini.

 

Kepada Menteri BUMN, mantan Wakil Ketua MPR RI ini mengimbau, agar BUMN memperhatikan hal-hal kecil dalam membangun sarana dan fasilitas publik. Selama ini toilet-toilet di bandara dan fasilitas publik di perusahaan plat merah berbau dan kotor. Padahal untuk memahami karakter seseorang dengan baik bisa dilihat dari kebersihan toilet di lingkungannya. (mh) Foto: Jaka Nugraha/parle/od

 

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...